Ditjen PAUD-DIKMAS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat

Indonesia Bagikan Strategi Pemberantasan Buta Aksara

Indonesia Bagikan Strategi Pemberantasan Buta Aksara
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Harris Iskandar (ketiga dari kiri jas dengan dasi merah), sedang mengabadikan diri bersama peserta Global Alliance for Literacy merupakan forum yang terdiri dari 29 negara. Anggotanya adalah kombinasj negara berliterasi rendah dan negara berpenduduk besar (E-9) yang telah berhasil memberantas buta aksara, termasuk Indonesia.

15 November 2018 23:34:43

Meksiko, PAUD dan Dikmas. Indonesia membagikan strategi dan pengalaman memberantas buta aksara kepada negara-negara lain di dunia. Keberhasilan Indonesia menekan angka buta aksara menarik minat United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Institute of Lifelong Learning (UIL) meminta Indonesia membagikan langkah-langkah untuk membuat masyarakat melek aksara.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Harris Iskandar usai menjadi pembicara pada kegiatan Global Alliance for Literacy dan International Forum on Literacy Policies and Sustainable Development Goal (SDG) 4 di Meksiko, Kamis (15/11).

Global Alliance for Literacy merupakan forum yang terdiri dari 29 negara. Anggotanya adalah kombinasj negara berliterasi rendah dan negara berpenduduk besar (E-9) yang telah berhasil memberantas buta aksara, termasuk Indonesia.

Harris menuturkan Indonesia berhasil menekan jumlah penduduk buta aksara dari tahun ke tahun. Pada tahun 1945, sebagian besar penduduk Indonesia masih buta aksara, atau sebesar 97 persen. Lantas pada tahun 1953 penduduk buta aksara berkurang menjadi 65,9 persen. Di tahun 2004, penduduk buta aksara tersisa 10,2 persen. “di tahun 2018 ini kita mampu menekan jumlahnya hingga menjadi 2,07 persen,” ujar Harris yang menyampaikan materi bertema Pemberdayaan Perempuan melalui Gerakan Literasi di Indonesia.

Menurut Harris ada tiga kunci keberhasilan Indonesia dalam memberantas buta aksara yaitu: 1. Pemberantasan buta aksara tidak dianggap sebagai sebuah program yang diinisiasi pemerintah tetapi  dikelola sebagai sebuah gerakan (national movement), 2. Komitmen yang tinggi dari pimpinan nasional mulai dari Presiden sampai kepala desa, 3. Landasan hukum yang kuat.

Ia menuturkan, pemberantasan buta aksara telah menjadi komitmen nasional, yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. “Instruksi Presiden ini memperkuat gerakan pemberantasan buta aksara yang dilakukan Kemendikbud, bersama pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.

Tingginya peran serta masyarakat tercermin dari berkembangnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang salah satu programnya adalah melakukan gerakan literasi. Indonesia memiliki 11.037 PKBM yang didirikan masyarakat, dan 400 PKBM yang dimiliki pemerintah. “Jumlah PKBM yang didirikan masyarakat mencapai 96,5 persen. Ini bukti bahwa peran serta masyarakat amat besar,” ucapnya.

Namun Harris menuturkan, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, yakni dari total jumlah penduduk buta aksara, sebagiar besar adalah perempuan. Berdasarkan data Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemendikbud, pada tahun 2017 jumlah wanita yang buta aksara mencapai 2,2 juta orang atau 66,12 persen dari total penduduk buta aksara. Sedangkan jumlah pria buta aksara sebanyak 1,1 juta atau 33,8 persen. “Tantangan kita bersama untuk menuntaskan buta aksara kaum perempuan, di daerah miskin, dan terpencil, terutama di wilayah timur Indonesia,” urainya. 

David Atchoarena, Direktur UIL amat mengapresiasi upaya serius yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberantas buta aksara. Ia menuturkan, negara-negara di Afrika kerap mengeluhkan keterbatasan dana dalam pemberantasan buta aksara. Padahal anggaran bukanlah faktor utama.  “Strategi pemerintah Indonesia dalam menggerakkan masyarakat dapat menjadi praktik baik yang dapat dicontoh negara lain, yang memiliki persoalan sama,” ucapnya.

Pemberdayaan Perempuan

Kemendikbud telah melakukan beragam upaya untuk membuat kaum perempuan menjadi melek aksara, sekaligus meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Sejumlah strategi yang dilakukan adalah melalui pemberian program keaksaraan dasar yang membekali masyarakat dengan kemampuan menulis, membaca dan berhitung.

Usai mengikuti program keaksaraan dasar, peserta yang telah mampu membaca, menulis dan berhitung diberikan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan kecakapan hidup perempuan. Selain itu, Kemendikbud juga menggelar Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri (GP3M).

Sasaran dari program ini adalah para perempuan yang menjadi buruh migran, pekerja tidak tetap, korban perdagangan orang, dan perempuan yang menjadi korban bencana alam. “Program-program ini tidak hanya untuk membuat kaum perempuan melek aksara, namun juga meningkatkan keterampilan mereka,” ucap Harris. (TimWarta/YR/MHF/KS)

Semua Berita